PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengawasan peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 30 tahun 2009 tentang tata laksana perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun oleh pemerintah daerah menteri negara lingkungan hidup, menimbang : a. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN … MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf e dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan baku mutu emisi; b. bahwa pembangkit listrik tenaga termal berpotensi SALINAN - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ... PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG AUDIT LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN …
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan SALINAN - toolsfortransformation.net Izin Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Tahun 2009 | LPPL MATARAM Peraturam Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 tentang Program ADIPURA Download PDF: PermenLH No. 01/2009 dan Lamp 1,2,3,5 Lampiran 4 Peraturam Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata Download PDF: PermenLH No.02/2009 Lampiran 1 Lampiran 2 Peraturam Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2009 … NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM KAMPUNG …
Draft STK Final 5 Mei-salinan PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan SALINAN - toolsfortransformation.net Izin Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Tahun 2009 | LPPL MATARAM
Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik kerusakan lingkungan hidup. 30. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PDF) PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NO 5 TAHUN … PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NO 5 TAHUN 2012 TTG RENCANA USAHA YANG WAJIB AMDAL
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b.
